Forum Diskusi

Selain memastikan bahwa kata sandi dan akses email yang terdaftar di Coretax hanya diketahui oleh orang yang berkepentingan, pengguna Coretax dapat menambahkan fitur "Verifikasi Dua Langkah (2FA)" sebagai pengaman ekstra saat login.

Berikut cara mengaktifkannya:

1️⃣ Aktifkan 2FA di Coretax

Login Coretax dan masuk landing page (Ikhtisar Profil Wajib Pajak) Cek menu di kiri halaman, pilih submenu Verifikasi Dua Langkah Aktifkan toggle "Diaktifkan" Pilih "Authentication App" karena lebih aman dan lebih cepat Klik Lanjut ️

2️⃣ Scan QR Code dengan Google/Microsoft Authenticator

Buka Google Authenticator atau Microsoft Authenticator di HP Tambahkan akun dengan scan barcode (QR Code) Masukkan kode 6 digit "eTaxIndonesia" ke Coretax Klik Lanjut ️

3️⃣ Konfirmasi & Selesai

Jika konfigurasi berhasil, akan muncul notifikasi Success Klik Selesai ️ Saat login kembali ke Coretax, masukkan 6 digit kode verifikasi dari aplikasi authenticator

Keamanan akun lebih terjamin dengan 2FA. Pastikan hanya Anda yang bisa mengakses akun pajak Coretax.

Bagaimana mengaktifkan Verifikasi Dua Langkah (2FA) akun Coretax

Sejak implementasi Coretax berdasarkan PMK-81 Tahun 2024, terjadi perubahan terkait administrasi kewajiban pajak cabang.

Dari Sisi NPWP dan Kewajiban Pajak
Sebelum Coretax – Masa Transisi:

NPWP Cabang masih berlaku di aplikasi legacy untuk pelaporan SPT Masa sebelum Tahun Pajak 2025. Cabang masih dapat mengakses aplikasi legacy untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebelum 2025.

Setelah Coretax – Tahun Pajak 2025:

NPWP Cabang tidak lagi memiliki NPWP sendiri, melainkan kewajibannya dipusatkan di NPWP Pusat. Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) menjadi pengganti NPWP Cabang.

Dari Sisi Tempat Terdaftar
Pemusatan Otomatis:

NPWP Cabang yang terdaftar sebelum Coretax dikonversi menjadi NITKU (Nomor Identifikasi Tempat Kegiatan Usaha) dan secara otomatis pindah ke KPP tempat pusatnya terdaftar.

Masa Transisi:

NPWP Cabang tetap dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya (pelaporan/pembetulan) untuk Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya melalui aplikasi legacy. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 atau Unifikasi dilakukan sesuai aplikasi lama tetapi tetap diawasi oleh KPP Pusat terdaftar. Permohonan Layanan Administrasi NPWP Cabang hanya tindaklanjuti KPP Pusat Terdaftar, misalnya perpanjangan Sertifikat Elektronik aplikasi legacy atau perubahan data email/no h di aplikasi Legacy (DJP Online). Selebihnya untuk data di Coretax, melalui Coretax pusat.

Fungsi Tempat Kegiatan Usaha (TKU)

Setiap TKU diberikan Nomor Identifikasi TKU (NITKU) untuk kemudahan identifikasi alamat dan pembagian administrasi/akses perpajakan. Bagi Instansi Pemerintah: NITKU menggantikan Kode Subunit. NITKU wajib digunakan untuk dokumen perpajakan, seperti:
— Faktur Pajak (FP 06) → NITKU Penjual VAT refund
— Faktur Pajak (FP 07) → PPN Tidak Dipungut atas pembelian cabang di Kawasan Tertentu; Cantumkan NPWP Pusat dengan NITKU Cabang Pembeli (Cfm PER-03 sttd PER-11 2022)
— Bukti Potong PPh 21 dan Unifikasi → Cabang yang membayar gaji/penghasilan: Cantumkan NPWP Pusat dengan NITKU cabang tersebut (Cfm Pasal 2 PMK-168) Diluar ketentuan khusus, penggunaan NITKU cabang bersifat opsional sesuai kebutuhan identifikasi dan administrasi WP.

Pendaftaran TKU di Coretax
Sebelum Coretax:

NPWP Cabang didaftarkan melalui KPP tempat cabang berada dan membutuhkan penelitian petugas.

Setelah Coretax: Terdapat penyederhanaan.

Pusat diberikan NITKU default NPWP 16 digit + 6 digit 0 (000000) TKU Cabang dapat ditambahkan langsung oleh PIC Pusat melalui Coretax tanpa perlu penelitian petugas. Regulasi PMK-81: TKU Cabang harus didaftarkan oleh Pusat untuk: Kantor Cabang, kantor perwakilan, gudang, atau unit pemasaran, tempat kegiatan sejenis (produksi, distribusi, pemasaran, manajemen atau berupa Objek Pajak PBB). Tempat tinggal/kedudukan Wajib Pajak Setiap TKU memiliki PIC TKU tersendiri, di mana akses PIC TKU hanya berlaku untuk NITKU tersebut.

Pencantuman NITKU dalam Dokumen Perpajakan
Faktur Pajak (PER-03 s.t.d.d PER-11/2022):

Secara umum: Identitas penjual dan pembeli menggunakan NPWP Pusat dan alamat NITKU pusat (tetap perhatikan syarat material sebenarnya/sesungguhnya). Namun, Jika pembeli berupa cabang berada di Kawasan Berikat (FP 07) dan PPN diberikan fasilitas Tidak Dipungut → Tetap menggunakan NPWP Pusat, tetapi dengan NITKU cabang pembeli di Kawasan Berikat tsb.

Bukti Potong PPh Pasal 21 (PMK-168/2023):

Pemotong pajak bisa Pusat atau Cabang, sesuai dengan lokasi pembayaran penghasilan/gaji. NITKU cabang wajib dicantumkan dalam bukti potong yang dibuat oleh cabang yang membayar gaji. Hal ini termasuk pemotongan PPh unifikasi.