Saya menjual barang ke Instansi Pemerintah (IP) dan telah menerbitkan FP Keluaran Kode 02, apakah saya juga perlu membuat SSP PPh 22 dan serahkan ke Instansi Pemerintah?
-
Konsep Baru Pemungutan PPh 22 di Coretax Bila Bertransaksi Dengan Instansi Pemerintah
Sebelumnya:
ā¢ SSP dibuat atas nama rekanan
ā¢ Rekanan wajib menyerahkan SSP ke instansi pemerintah Sekarang (Coretax):
ā¢ SSP/Billing 22 menggunakan NPWP Instansi Pemerintah
ā¢ Bukti pungut 22 dibuat oleh instansi via e-Bupot di Coretax
ā¢ Bukti pungut 22 otomatis masuk ke portal rekanan
(layaknya pemotongan PPh 23)
Proses di Coretax
ā oleh Instansi Pemerintah:ā¢ SPM LS (pembayaran langsung oleh Instansi Pusat):
- Pemotongan dilakukan saat terbit SP2D
- Setelah SP2D terbit, instansi pemerintah membuat bukti pungut PPh 22 di Coretax, SP2D jadi NTPN (tidak perlu billing manual).
ā¢ Uang non LS (Uang Persediaan) atau SP2D oleh Instansi Non Pusat: Pembuatan Billing dilakukan lewat Coretax, misalnya Mengisi deposit atau saat Bayar & Lapor SPT Unifikasi oleh IP
ā¢ Semua pelaporan dan lampiran (bukti pungut, faktur) wajib dibuat dan dilaporkan lewat Coretax oleh IP.
ā Untuk Rekanan:
ā¢ Tidak perlu buat SSP PPh 22 sendiri.
ā¢ Tidak perlu menyerahkan SSP ke IP.
ā¢ Bukti pungut akan muncul di portal pajak rekanan
ļø Pengecualian Pemungutan PPh 22 oleh IP:
(Pasal 219 ayat (1) huruf e PMK 81-2024)
ā¢ Pembayaran ā¤ Rp2 juta (tidak termasuk PPN, dan tidak dipecah-pecah)
ā¢ Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit IP
ā¢ Transaksi melalui pihak pemungut lain (contoh: SIPLAH)
ā¢ Objek tertentu (BBM, BBG, pelumas, benda pos atau pemakaian air dan listrik, dana BOS, gabah atau beras)
ā¢ Ada SKB PPh 22 atau Suket PPh Final UMKM PP 55/2022
Walau bebas pungut, bukti pungut nilai nol tetap dibuat dan dasar fasilitas pengecualian dicantumkan di Coretax
Inti Perubahan:
ā¢ SSP atas nama Instansi Pemerintah
ā¢ Rekanan hanya menerima bukti pungut PPh 22 di portal
ā¢ Transaksi bebas pungut (Ada SKB) tetap dibuatkan Bukti Pungut PPh 22 Nol
